Tata cara pengajuan penundaan kewajiban pembayaran hutang

Dalam kehidupan bermasyarakat, utang piutang tidak bisa terlepaskan menjadi salah satu hal yang terkadang menciptakan konflik. Di zaman sekarang ini untuk hutang sudah di permudah dengan adanya peminjaman online. Utang piutang tersebut ketika seseorang tidak bisa memperkirakan kapan dirinya mampu membayar, maka bisa melakukan PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Mengenai PKPU sendiri sudah diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 ayat (2). Dengan begitu seseorang bisa mengajukan penundaan pembayaran utang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun untuk Tata cara pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang yang baik dan benar akan kami jelaskan pada artikel yang ada di bawah ini.

Sekilas Tentang PKPU

Sebelum membahas mengenai tata cara pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang, ada baiknya kamu pahami terlebih dahulu pengertian dan dasar hukum dari PKPU atau pengajuan keberatan pembayaran utang tersebut. Dengan memahami hal-hal dasar mengenai PKPU, maka kamu bisa lebih paham akan kejelasan prosedur dari PKPU tersebut.

PKPU sendiri diatur dalam peraturan perundang-undangan pada UU Nomor 37 Tahun 2004 dalam pasal 222 ayat 2. Undang-undang tersebut mengatur mengenai kepailitan dan pengajuan keberatan pembayaran utang. Isi dari undang-undang tersebut secara sederhana bisa di simpulkan bahwa orang yang berhutang yang tidak bisa memperkirakan kapan pembayaran dilakukan bisa mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran utang tersebut dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama-sama.

Dengan kata lain, PKPU merupakan sebuah cara untuk mencapai kata mufakat antara penghutang dengan orang atau lembaga yang memberikan pinjaman utang. Atau bisa juga di simpulkan PKPU merupakan upaya baik guna menyelesaikan perkara hutang dengan meminta pengunduran waktu atau periode pembayaran utang tersebut beberapa saat lamanya.

Adapun istilah dari penghutang dalam PKPU adalah debitor dan untuk pemberi pinjaman uang disebut dengan kreditor. Proses PKPU tersebut dilakukan oleh pengadilan niaga untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam rangka pembayaran utang tersebut akan di bayar pada waktu yang disepakati tersebut.

Alasan Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Baik antara pihak kreditor maupun debitor mempunyai hak yang sama untuk melakukan pengajuan tersebut ke pengadilan niaga. Namun dalam beberapa kasus pihak yang mengajukan terlebih dahulu adalah dari pihak kreditor. Karena biasanya pihak kreditor sudah melakukan upaya penagihan utang kepada pihak debitor.

Mulai dari upaya pengiriman surat sampai dengan somasi sudah dilakukan oleh pihak kreditor. Namun, yang di dapat oleh pihak kreditor adalah sikap abai dan menggampangkan dari pihak debitor. Maka dari itu untuk menyelesaikan perkara yang satu ini, pihak kreditor mengajukan gugatan ke pengadilan niaga tersebut.

Dalam melakukan gugatan ke pengadilan niaga, ada beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan gugatan tersebut. Lalu, apa saja alasan yang bisa dijadikan sebagai dasar pengajuan PKPU? Berikut ini adalah beberapa alasan yang bisa di jadikan sebagai dasar pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang. Simak ulasan artikel yang ada di bawah ini.

  1. Utang tersebut sudah jatuh tempo atau melebihi batas waktu jatuh tempo. Pihak kreditor sudah menagih utang tersebut namun pihak debitur tidak membayar utang yang dia tanggung.
  2. Pihak debitur memiliki lebih dari satu kreditor utang. Untuk alasan yang satu ini, pengajuan PKPU juga bisa dilakukan baik oleh pihak debitur maupun pihak kreditor bilamana sumber utang tersebut berasal dari dua kreditor.
  3. Alasan berikutnya adalah pihak kreditor merupakan kreditor dengan sistem konkuren atau memberikan pinjaman kepada debitur tanpa adanya jaminan. Karena itu, pihak kreditor tersebut bisa mengajukan PKPU agar perkara utang piutang tersebut bisa di selesaikan.

Nah itulah beberapa alasan yang memungkinkan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan proses pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan niaga.

Tahapan Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pada intinya, tujuan dari PKPU tersebut adalah untuk mendapatkan kesepakatan dan perdamaian antara pihak kreditor dengan pihak debitur dalam perkara utang piutang. Untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian bersama, maka harus melalui tahapan PKPU tersebut. Ada dua macam tahap proses PKPU tersebut yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap. Berikut ini adalah dua tahapan proses pengajuan PKPU sementara dan PKPU tetap.

1. PKPU Sementara

Proses pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ini bisa dilakukan oleh pihak debitur maupun pihak kreditor. Pihak yang menjadi pemohon PKPU harus menyertakan berkas atau dokumen yang jelas mengenai alasan pengajuan, serta berkas dokumen utang dengan mencantumkan nominal utang tersebut.

Setelah semua berkas disertakan dan telah memenuhi syarat yang di tentukan, maka pihak pengadilan yang bersangkutan bisa segera memutuskan permohonan pengajuan tersebut dengan PKPU sementara. PKPU sementara yang diberikan pihak pengadilan niaga terhadap debitur maupun kreditor memiliki tujuan untuk mendamaikan dan menyelesaikan perkara.

Hasil keputusan dari pengadilan berlaku selama 45 hari dan tahapan tersebut oleh pengadilan niaga akan menunjuk seorang hakim pengawas. Nantinya, hasil keputusan tersebut akan tercantum dalam berita acara dan akan dilakukan pemungutan suara untuk mencapai kata mufakat antara kedua belah pihak.

Pemungutan suara tersebut dilakukan bilamana pihak debitur telah menyiapkan skema pembayaran utang kepada kreditor. Namun bilamana pihak debitur belum memiliki skeama pembayaran, maka pihak debitur dapat memperpanjang proses pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara tersebut.

2. PKPU Tetap

Bisa dibilang PKPU Tetap ini adalah lanjutan dari PKPU sementara. Pihak debitur yang belum mengajukan skema pembayaran utang bisa mengajukan terlebih dahulu perpanjangan masa menjadi PKPU tetap. Selain itu, pengajuan PKPU Tetap bisa dilakukan apabila pihak kreditor belum memberikan keputusan perdamaian.

Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa PKPU Tetap ini akan dijalankan sesuai dengan voting diantara kedua belah pihak. Adapun jangka waktu dari PKPU tetap ini selama kurun waktu 270 hari setelah PKPU sementara dibacakan. Jangka waktu tersebut digunakan untuk merundingkan kembali perkara utang piutang tersebut. Bukan dijadikan sebagai tengat waktu pembayaran utang dari debitur kepada kreditor.

Dalam jangka waktu 270 hari yang telah di berikan tetap tidak juga mendapatkan keputusan bersama dan pihak debitur tidak membuat skema pembayaran utang, maka pihak pengadilan niaga akan memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasil keputusan akhir tersebut memutuskan bahwa pihak debitur dinyatakan pailit.

Kesimpulan

Perkara utang piutang ini memang bukan hal yang sederhana. Pihak yang meminjam tentu akan merasa dirugikan bila orang yang meminjam tidak segera melunasi hutang. Namun perkara hutang ini tidak perlulah diselesaikan dengan jalur kekerasan. Karena sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai penyelesaikan perkara tersebut.

Maka dari itu jika dalam perkara utang piutang mu terdapat kendala, kamu bisa segera menyelesaikan dengan jalan hukum yang berlaku di negeri ini. Sekian dan terima kasih.

Terimakasih semoga Artikel ini Bermanfaat