Tata cara pengajuan keberatan pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara Indonesia yang telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap. Pajak juga berlaku untuk pembelian suatu barang, kepemilikan harta benda dan lain sebagainya. Ketika seseorang tidak merasa puas dengan ketetapan dari ditjen pajak, semisal mengenai jumlah rugi, total jumlah dan potongan pembayaran pajak tersebut, maka orang itu bisa mengajukan keberatan pajak.

Orang yang wajib pajak bisa mengenakan upaya hukum untuk menyelesaikan keberatan dirinya terhadap kewajiban pajak yang harus dia bayarkan. Lalu, bagaimana Tata cara pengajuan keberatan pajak yang baik dan benar? Pada artikel kali ini kami akan mengulas secara detail Tata cara pengajuan keberatan pajak. Simak ulasan artikel tentang dasar hokum, syarat dan cara mengajukan keberatan pajak yang ada di bawah ini.

Beberapa Cakupan Keberatan Pajak

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan gugatan untuk keberatan pajak. Pihak wajib pajak bisa mengajukan keberatan terhadap pajak yang dibebankan kepada dirinya. Beberapa cakupan keberatan pajak yang bisa digugat antara lain adalah sebagai berikut.

  1. Keberatan pajak yang pertama adalah SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
  2. Keberatan pajak yang kedua adalah SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
  3. Keberatan pajak yang ketiga adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Baya Tambahan atau SKPKBT.
  4. Keberatan pajak yang keempat adalah Surat Ketetapan Pajak Nihil  atau SKPN.
  5. Dan keberatan pajak yang kelima atau terakhir adalah pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan.

Itulah beberapa cakupan dalam keberatan pajak.

Dasar Hukum Keberatan Pajak

Mengenai keberatan pajak sendiri secara mekanismenya sudah disediakan dan diberikan layanan oleh ditjen perpajakan. Dan keberatan pajak tersebut juga memiliki landasan atau pijakan hukum yang jelas dan valid. Ada dua dasar hukum yang digunakan untuk keberatan pajak bagi orang yang wajib pajak.

Dasar hukum pertama adalah tercantum dalam UU No. 6 tahun 1983 yang membahas mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan. UU No. 6 tahun 1983  ini telah mengalami perubahan berkali-kali dan menjadi landasan hukum yang jelas. Selain UU No. 6 tahun 1983, ada pula dasar hukum yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 202/PMK.03/2015.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 202/PMK.03/2015 ini lebih secara spesifik membahas mengenai tata cara pengajuan dan penyelesain keberatan pajak. Dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 202/PMK.03/2015 tersebut telah di sempurnakan melalui No 9/PMK.03/2013.

Itu adalah dua dasar hukum yang mengatur sedemikian rupa mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak serta hal-hal umum dan tata cara perpajakan. Dengan dua dasar hukum tersebut bisa dipastikan bahwa seseorang yang mengajukan keberatan di lindungi oleh hukum dan pihak lain tidak boleh mengintervensi.

Syarat Pengajuan Keberatan Pajak

Proses pengajuan keberatan pajak bagi orang yang wajib pajak tidak semua dapat dilakukan. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu agar pengajuan keberatan pajak tersebut bisa dikabulkan. Adapun untuk syarat-syarat yang harus kamu penuhi untuk mengajukan keberatan pajak akan kami jelaskan pada artikel yang ada di bawah ini.

  1. Wajib pajak yang mengajukan keberatan menuliskan surat pengajuan keberatan pajak tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD.
  2. Syarat berikutnya adalah pihak pelapor menuliskan jumlah pajak utang, jumlah pajak yang di potong dan juga jumlah rugi pajak yang telah di hitung oleh pelapor. Dalam penulisan tersebut disertakan pula alasan-alasan yang menjadi dasar atas perhitungan pajak dari wajib pajak tersebut.
  3. Untuk satu perkara keberatan pajak hanya di tulis dalam satu surat ketetapan pajak atau satu surat pemotongan pajak atau satu surat pemungutan pajak. Untuk yang satu ini bisa disesuaikan dengan jenis keberatan pajak dari orang yang wajib pajak tersebut.
  4. Orang yang wajib pajak yang merasa keberatan dengan pajak tersebut harus melunasi jumlah nominal yang sesuai atau paling tidak menurut perhitungan dari wajib pajak tersebut. Syarat yang satu ini hanya berlaku untuk wajib pajak yang keberatan tentang pajak kurang bayar.
  5. Pengajuan keberatan pajak dapat di layangkan dalam jangka waktu 3 bulan setelah wajib pajak menerima surat ketetapan pajak.
  6. Surat keberatan pajak tersebut harus di beri tanda tangan oleh pihak wajib pajak. Namun, apabila surat keberatan pajak tersebut di tanda tangani oleh pihak lain, maka surat keberatan pajak tersebut harus disertakan dengan dokumen surat kuasa. Untuk permasalahan ini telah diatur dalam peraturan UU. KUP pasal 32 ayat 3.
  7. Surat keberatan pajak tersebut harus di berikan kepada kantor pelayanan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP dan juga KPP yang berada di daerah domisili tinggal wajib pajak.

Permintaan Untuk Penjelasan

Pihak wajib pajak yang mengajukan keberatan pajak bisa meminta pihak ditjen pajak untuk menjelaskan lebih detail. Dan pihak ditjen pajak tersebut wajib memberikan penjelasan mengenai semua hal yang berkaitan dengan keberatan pajak tersebut.

Dan pihak wajib pajak yang keberatan pajak bisa mengajukan atau menambahkan alasan-alasan lain dan menjelaskan hal tersebut secara tertulis sebelum surat keputusan dari ditjen pajak di terbitkan.

Jangka Waktu Keputusan

Jangka waktu keputusan dari pengajuan keberatan pajak tersebut harus diberikan kepada pihak wajib pajak paling maksimal sampai dengan 12 bulan sejak surat keberatan pajak dilayangkan. Surat keputusan tersebut diberikan oleh ditjen pajak.

Adapun keputusan dari ditjen pajak terkait dengan keberatan pajak tersebut bisa berupa mengabulkan semua atau sebagian keberatan dan bisa juga menolak keberatan pajak tersebut. Dan bahkan ditjen pajak mempunyai hak untuk menambah besaran wajib pajak yang harus dibayarkan.

Pihak ditjen pajak harus segera membuat surat keputusan terkait keberatan pajak tersebut paling lambat setelah 1 bulan dari proses pengajuan setelah 12 bulan. Dan apabila lebih dari 12 bulan pihak ditjen pajak tidak mengirimkan surat keputusan, maka orang yang mengajukan keberatan pajak dikabulkan permintaannya.

Pengajuan Banding

Tata Cara Pengajuan Haki Untuk Suatu Produk.

Jika wajib pajak merasa tidak puas dengan hasil surat keputusan tersebut, maka pihak wajib pajak bisa melakukan banding. Berikut ini adalah beberapa syarat untuk mengajukan banding.

  1. Surat banding di tulis dengan bahasa Indonesia.
  2. Surat di kirimkan dalam jangka waktu paling maksimal 3 bulan setelah surat keputusan di terbitkan.
  3. Alasan pengajuan banding jelas dan masuk akal.
  4. Surat banding di kirim beserta dengan lampiran surat keputusan keberatan pajak.

Kesimpulan

Nah itulah ulasan lengkap tentang bagaimana cara mengajukan keberatan pajak beserta dengan beberapa penjelasan yang masih berkaitan dengan keberatan pajak. Proses untuk mengajukan keberatan pajak memang lama dan tidaklah mudah. Semoga artikel ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih

Terimakasih semoga Artikel ini Bermanfaat